Postingan

Sekber Pers Indonesia: Cari Pembunuh Wartawan Dufi!!

Buletin Nasional . Kematian wartawan senior Abdullah Fithri Setiawan alias Dufi semakin menambah daftar panjang wartawan Indonesia menjadi korban kekerasan. Sejak kasus pembunuhan wartawan Bernas Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin yang hingga kini belum juga terungkap pelakunya, kini kejadian serupa kembali terjadi. Dufi dibunuh secara keji dan sadis, jenasahnya dimasukan ke dalam drum setelah dianiaya dengan luka sayatan di bagian leher dan punggung, serta luka lebam di tubuh bagian depan dan belakang. Kasus ini pun mengundang reaksi keras dari berbagai pihak. Tak terkecuali Sekretariat Bersama (Sekber) Pers Indonesia, wadah persatuan solidaritas sembilan organisasi pers di tanah air, secara tegas mengecam keras tindak kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap almarhum Dufi. Sekber Pers Indonesia menyatakan berbela-sungkawa yang mendalam atas tewasnya almarhum Dufi. “Polisi harus segera bergerak cepat, memburu dan menangkap pelaku pembunuhan keji itu. Juga, harus diungkap tunt

Soroti Perilaku Jaksa, LBH Masyarakat Meminta Somasi Jaksa Agung

Poros Nasional . Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat mensomasi Jaksa Agung Prasetyo karena jaksa yang menangani kasus kliennya yakni Sadikin Arifin di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, bertindak sewenang-wenang. Dalam kasus ini, Sadikin dituduh terlibat peredaran gelap narkotika bersama seorang warga negara asing yang ditembak mati petugas Badan Narkotika Nasional (BNN). Namun, menurut Pengacara Publik LBH Masyarakat, Ma'ruf Bajammal, jaksa terus menunda persidangan hingga keenam kalinya tanpa alasan yang berdasar hukum. Akibat penundaan tersebut sidang pembacaan tuntutan belum dilakukan. Pengacara Publik LBH Masyarakat, Ma'ruf Bajammal mengatakan, lembaganya akan melakukan upaya hukum lanjutan jika jaksa belum juga membacakan tuntutan pada sidang lanjutan pada hari Kamis (22 November 2018). "Kita masih mempertimbangkan misalkan membuat gugatan perbuatan melawan hukum, jaksa penuntut umum yang menunda dan mengulur waktu surat penuntutan. Karena ini jelas, menimbulk

PT NKE Telah Dituntut Bayar RP. 188,7 M Dan Juga Dilarang Untuk Mengikuti Lelang

Tabloid Nasional . Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntut PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk (NKE), yang sebelumnya bernama PT Duta Graha Indah Tbk (DGI), dengan pidana denda Rp1 miliar dan membayar uang pengganti Rp188,7 miliar. Korporasi ini disebut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. "Menyatakan PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama," kata JPU KPK Lie Putra Setiawan, di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikir) Jakarta, Kamis (22/11). "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp1 miliar," sambung Jaksa. Jika dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap PT NKE tidak membayar denda, maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi denda itu. "Jika dalam jangka waktu satu bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar denda di

Wartawan CNN Yang 'Bertengkar" Dengan Presiden Amerika Telah Diizinkan Kembali Untuk Meliput Di White House

Harian Press . Gedung Putih telah memulihkan izin meliput wartawan CNN Jim Acosta, kurang dari dua pekan setelah aksesnya meliput di Gedung Putih dicabut menyusul 'cekcok' sengit dengan Presiden Trump dalam jumpa pers. Keputusan itu dikeluarkan beberapa hari setelah seorang hakim memerintahkan kepada pemerintah agar memulihkan kembali kartu pers sang jurnalis untuk meliput di Gedung Putih. Dalam pengumuman pada Senin, Gedung Putih juga mengeluarkan "aturan tentang jumpa pers di masa depan". Di dalam aturan baru itu diantaranya disebutkan kemungkinan membatasi satu pertanyaan bagi setiap jurnalis. Selain pembatasan pertanyaan, Gedung Putih menambahkan dalam surat kepada Acosta, bahwa pemulihan izinnya hanya berlalu "atas kebijaksanaan presiden atau pejabat Gedung Putih lainnya". Surat itu memperingatkan bahwa akan ada tindakan lebih lanjut terhadap Acosta kecuali dia mengikuti aturan baru. Trump telah mengancam untuk meninggalkan jumpa pers masa j

Polisi Sumut Telah Diperiksa Karna Terduga Kasus Istri Bupati Pakpak Bharat

Pojok Pos . Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) melakukan pemeriksaan internal terkait proses pengentian penyelidikan kasus dugaan korupsi dana kegiatan fasilitasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Pakpak Bharat yang melibatkan istri Bupati Pakpak Bharat, Made Tirta Kusuma Dewi. Kepala Polda Sumut Inspektur Jenderal Agus Andrianto mengatakan pemeriksaan dilakukan guna menelusuri kemungkinan permainan oknum atau pihak tertentu dalam proses penghentian penyelidikan kasus tersebut. "Kami sedang periksa di internal seperti apa masalah sebenarnya. Kalau ada yang main di momen itu ya ditelusuri," kata Agus lewat pesan singkat kepada wartawan, Rabu (21/11). Dia menerangkan kemungkinan permainan dalam dalam proses penghentian penyelidikan kasus itu bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti antara Bupati dengan penyidik di kepolisian. Selain itu, Agus menjelaskan adanya kemungkinan 'permainan' yang terjadi antara pihak perantara atau make

Masyarakat Harus Sadar Dengan Hukum Untuk Mendorong Kemajuan Bangsa

Kanal Utama . Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengatakan dengan semakin banyaknya masyarakat Indonesia sadar penegakan hukum akan mampu mendorong kemajuan sebuah negara. Baginya, kesadaran hukum berkorelasi positif dengan kemajuan suatu bangsa. "Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat sebuah bangsa, maka semakin maju negara tersebut," kata Yasonna dalam sambutan pada peresmian dan pemberian penghargaan Anubhawa Sasana kepada 112 desa atau kelurahan sadar hukum di wilayah Jawa Timur di Balai Kota Malang. Yasonna menuturkan wujud negara hukum akan terlihat dari tingkat kepatuhan masyarakat, tingkat kesadaran hukum masyarakat. Hal tersebut merupakan kunci bagi terciptanya kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang aman, tertib, dan damai. Mencontohkan, salah satu negara di Asia yang masyarakatnya memiliki tingkat kesadaran hukum tinggi adalah Jepang. Seluruh lapisan masyarakat di Negeri Sakura tersebut sangat konsisten dalam menjalankan a

Polisi Dalami Keterlibatan Pihak-pihak Lain Dalam Kasus IG sr23_Official

Pojok Nasional . Polisi mendalami keterangan Jundi (27), admin akun Instagram @sr23_official, yang menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai aktivis PKI, yang mengaku memproduksi konten negatif di media sosial hanya karena kecewa terhadap pemerintah. Polisi kini mendalami ada-tidaknya keterlibatan pihak lain dalam aksi Jundi. "Tidak menutup kemungkinan orang atau kelompok. Sedang kita lakukan pendalaman, karena ada pembicaraan langsung antara pelaku dengan orang lain," kata Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Dani Kustoni kepada wartawan di kantornya, Cideng, Jakarta Pusat, Jumat (23/11/2018). Dani tidak menjelaskan secara detail siapa orang lain yang berhubungan dengan Jundi. Namun Dani menyebut sedang mendalami pihak yang berada di luar negeri. "Motivasinya adalah keresahan ekonomi, kehidupannya juga. Kami temukan pelaku ini berupaya minta dukungan ekonomi. Kita sedang pendalaman dengan yang di luar wilayah hukum Indonesia,"

Pelapor Grace Natalie Sangat Minta Untuk Segera Meminta Maaf Kepada Masyarakat

Rakyat Utama . Kuasa hukum Sekjen Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Zulkhair meminta Ketum PSI Grace Natalie meminta maaf terkait pernyataannya soal penolakan perda syariah. Zulkhair melaporkan Grace Natalie ke polisi terkait pernyataan soal perda. "Jadi kita minta 3x24 jam agar saudari ini meminta maaf. Kalau tidak meminta maaf, klien kami melalui serikat pekerja akan melakukan aksi unjuk rasa ke kantor PSI, sekaligus akan menggelar konpers ke kantor PSI. Ini kita minta saudari Grace mencabut kata-katanya tersebut," kata kuasa hukum pelapor, Pitra Romadoni Nasution, usai diperiksa, di Polda Metro Jaya, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Sabtu (24/11/2018). Pitra keberatan dengan pernyataan Grace yang menolak perda syariah. Menurutnya perda syariah sudah berlaku sejak lama di beberapa daerah seperti Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Papua. Perda syariah menurut Pitra merupakan kewenangan daerah. Dia mengatakan pelapor sudah menyampaikan klarifik

Menpora: BPK Tak Menemukan 1 Kasus pun Tentang Penyelewangan Dana Kemah Pemuda Islam Indonesia

Rakyat Digital . Penyidikan dugaan penyimpangan dana kemah pemuda Islam 2017 tak seharusnya bergulir. Tidak ada yang salah dalam pendanaan kegiatan tersebut. Demikian disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrowi, seperti dilansir Kantor Berita RMOLJatim, Minggu (25/11). "Semua sudah sesuai prosedur dan nyatanya dana pun sudah diberikan. Saya sampaikan juga bahwa pemeriksaan waktu itu tidak ada (temuan penyelewengan) apa pun dari BPK, kemudian tiba-tiba muncul kasus ini," sergah Imam. Diketahui, kasus dugaan korupsi kegiatan kemah pemuda Islam 2017 tiba-tiba ramai setelah dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan. Di tingkat penyidikan, polisi telah memanggil Dahnil Anzar, dan ketua panitia acara kemah Ahmad Fanani. Kasus ini bermula dari laporan sejumlah pihak yang mengaku mengetahui secara langsung penggunaan anggaran kegiatan yang menggunakan dana APBN Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) RI tahun anggaran 2017 tersebut. Laporan tersebut menjad

Hukum Dan Stella Award Di Indonesia Saat Ini

Channel Rakyat . Entah mengapa kasus korban pelecehan seksual yang justru diputus masuk bui, dan berbagai kasus unik lainnya mengingatkan saya pada Stella Award. Sebuah anugerah yang diberikan pada putusan hukum yang dianggap 'gila' sepanjang tahun 2002 sampai 2007, yang disusun oleh Randy Cassingham. Nama Stella sendiri diambil dari salah satu putusan hukum yang dimenangkan seorang nenek berusia 79 tahun bernama Stella Liebeck. Pada 1992, sang nenek menuntut Mc Donald akibat luka bakar yang dideritanya dan mendapat ganti rugi hingga miliaran rupiah. Yang membuat kasus ini spesial, Stella menderita luka bakar karena pahanya tertimpa kopi panas yang dibelinya di Mc Donald, setelah meletakkan kopi tersebut di atas pahanya saat berada di dalam mobil cucunya. Sekalipun secara nalar, apa yang terjadi merupakan kelalaiannya sendiri. Akan tetapi, juri di pengadilan New Jersey memutuskan pihak Mc Donald harus memberikan ganti rugi. Kejadian di atas menginspirasi tradisi Stella

Fahri Hamzah: Indonesia Telah Masuk Kategori Belum Sejahtera

Buletin Nasional . Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengungkapkan bangsa Indonesia lahir dari kegiatan berpikir sekelompok orang yang awalnya terbatas, tetapi lambat laun menjadi gelombang dan akhirnya menjadi perasaan dan pikiran bersama. Karena Indonesia lahir dari proses berpikir, lanjut Fahri, krisis yang paling besar di republik ini tidak akan terjadi akibat krisis ekonomi karena ekonomi di Indonesia ini masih ruler ekonomi, bahkan ekonomi berbasis sumber daya alam. "Saya baru menulis buku yang judulnya itu 'Mengapa Indonesia Belum Sejahtera', di samping kalau kita membandingkan secara statistik, memang Indonesia masuk ke dalam kategori belum sejahtera," ujar Fahri, dalam keterangan tertulis, Senin (19/11/2018). Hal ini dia sampaikan dalam acara deklarasi Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) Kota Binjai, Sumatera Utara, di Koetaradja Coffee, Sabtu (17/11), dengan tema 'Menjemput Pemimpin dan Arah Baru Indonesia'. Fahri juga menilai, jika dibandingk

Strategi Prabowo Ingin Mengembangkan IPTEK Di Indonesia

Poros Nasional . Prabowo Subianto mengeluhkan kurangnya perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Menurutnya di abad 21, sudah saatnya Indonesia bisa bersaing di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Prabowo memberi contoh, kurang berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia salah satunya adalah kekurangan profesor. "Kita hanya memiliki satu profesor fisika, hanya satu, coba bayangkan," ungkapnya pada acara Indonesia Economic Forum, di Hotel Shangri-La, Rabu (21/11/2018). "Di abad 21, abadnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu bagaimana kita mau bersaing di bidang ilmu pengetahuan?" tuturnya penuh tanya. Prabowo juga membandingkan lulusan bidang STEM (Sains, Teknologi, Teknik dan Matematika) yang masih terlampau sedikit daripada China dan Amerika Serikat. Menurutnya lulusan di bidang STEM dapat menggenjot perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Meski begitu, Prabowo juga berniat meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi u